October 14, 2019

Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo dibentuk  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor 18).

Berdasarkan struktur organisasi  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo dipimpin oleh Kepala Badan yang  mempunyai tugas pokok adalah membina,mengoordinasikan,melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan memiliki fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaaan keuangan dan aset daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo  (Lembaran Daerah Kabupaten wajo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Pemerintah Kabupaten wajo Nomor 18).

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo terdiri dari; 1 (satu) kepala badan, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 8 (delapan) kepala sub bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo, di Sajikan Pada Bagan I, sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan Daerah, berdasarkan pada;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
  • Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo , (Lembaran Daerah Kabupaten wajo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Pemerintah Kabupaten wajo Nomor 18).
  • Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kab. Wajo.

 

Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

 

struktur bpkd

 

  1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Membantu Bupati dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaaan keuangan dan aset daerah.
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut di atas, terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu:

  1. Menyusun Rancangan APBD yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
  2. Mengamankan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan daerah,  sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah.
  3. Mengalokasikan belanja daerah dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 200-2014 dan Peraturan Daerah tentang APBD, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo.
  4. Menyusun rancangan kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, serta pemberian hibah.
  5. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

 

  1. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas 3 (tiga) sub bagian yaitu : (a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (b). Sub Bagian Keuangan, (c). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Secara umum tugas pokok Sekretariat adalah mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Sekretaris menyelengarakan fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran memiliki tugas utama merencanakan operasional kegiatan, memberi petunjuk, menyelia pekerjaan, mengatur serta mengevaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang anggaran. Untuk melaksaksanakan tugasnya tersebut, maka bidang anggaran menyelenggarakan fungsi antara lain :

1).  Penyusunan kebijakan teknis bidang

2).  Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

3). Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala   Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang

4). Penyelenggaraan evaluasi  program dan kegiatan kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang.

 

  1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  memiliki tugas pokok yaitu Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
  3. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang.
  5. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan  memiliki tugas pokok yaitu Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis perbendaharaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan membuat laporan  pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
  3. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang.

 

  1. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah  memiliki tugas pokok yaitu merencanakan operasional kegiatan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis pengelolaan aset sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan membuat laporan  pelaksanaan tugas bidang pengelolaan aset daerah.